Namun kebijakan perlindungan pekerja di nilai belum maksimal.
Upah minimum di nilai tidak mengejar inflasi pangan. Buruh menilai pemerintah lebih fokus pada investasi besar.
Investasi padat modal tidak banyak menyerap tenaga kerja.
Program Danantara yang mengelola aset negara juga di sorot. Publik khawatir transparansi pengelolaan aset minim.
Kekhawatiran muncul soal potensi konflik kepentingan. Jika di kelola tidak hati-hati, kerugian negara bisa terjadi.
Kerugian itu pada akhirnya di tanggung rakyat melalui APBN. Petani dan nelayan juga mengeluhkan kebijakan impor pangan.
Impor beras dan garam masih terus di lakukan. Harga jual hasil panen lokal menjadi anjlok. Nelayan kecil kesulitan bersaing dengan produk impor murah. Kebijakan ini di nilai mematikan ekonomi desa.
Harapan Agar Pemerintah Lebih Mendengar Suara Rakyat
Pengamat menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang partisipatif. Banyak kebijakan strategis di putuskan secara cepat. Partisipasi publik dalam pembahasan di nilai minim.
Akibatnya kebijakan terasa jauh dari realitas lapangan. Mahasiswa dan buruh mulai melakukan aksi protes.
Baca juga :
Mereka meminta evaluasi menyeluruh atas kebijakan ekonomi. Mereka meminta pemerintah fokus pada kebutuhan dasar. Yaitu pendidikan murah, kesehatan gratis, dan lapangan kerja.
Bukan hanya proyek mercusuar yang menguras anggaran. Pemerintah di minta membuka data APBN secara transparan.
Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Istana menyatakan akan terus mendengar kritik masyarakat.
Namun rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Tanpa koreksi, kesenjangan sosial di khawatirkan semakin lebar. (Red)
